KERJA SAMA KPI DENGAN INDUSTRI TV

PropelleradsHosting Unlimited Indonesia

KERJASAMA KPI DENGAN INDUSTRI TV

Anda ingat Meutya Hafid? Iya, Meutya yang itu, mantan wartawan dan presenter Metro TV yang pernah disandera oleh tentara Mujahidin ketika liputan di Irak pada 2005 silam. Ketenaran yang diraih dari panggung presenter adalah modal yang cukup untuk meniti karier politik. Itulah yang kemudian dilakukannya: mendaftar sebagai caleg dari Golkar (tidak terpilih), calon wakil walikota Binjai (kalah), dan akhirnya menjadi anggota DPR menggantikan Burhanudin Napitupulu dari Golkar yang meninggal karena serangan penyakit jantung. Pada 2014 lalu ia maju lagi sebagai caleg, terpilih, dan melanjutkan posisinya di Komisi 1. Singkat kata, ia membantah bahwa komisioner baru KPI pilihan ia dan rekan-rekannya di Komisi 1 DPR tidak mempunyai pengalaman di bidang media (baca: http://bit.ly/29RbboP ). Saya tidak tertarik memproblematisir pendapatnya ini. Kalau ia menganggap asal pernah kerja di media lantas otomatis kredibel sebagai komisioner KPI, ya silakan saja meyakIni pendapat itu. Meski begitu, salah satu komisioner KPI terpilih Mayong Suryo Laksono mengatakan “izinkan saya beradaptasi dulu dengan KPI. Saya tidak ada background penyiaran” (Baca: http://bit.ly/2a3MSYd ). Yang menarik dari Meutya justru adalah pernyataan ia selanjutnya: “Kekurangan KPI sebelumnya adalah KURANGNYA KERJASAMA dengan lembaga penyiaran swasta.” Ia menginginkan agar KPI melibatkan ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) dalam menerapkan aturan penyiaran (namanya P3SPS). Oke-oke, saya ralat, itu bukanlah pernyataan yang menarik, tapi pernyataan yang mengkhawatirkan. Ketika publik menuntut KPI agar semakin tegas dan galak terhadap pelanggaran stasiun TV, Meutya malah menginginkan sebaliknya. Seperti dikutip Kompas.com, ia bahkan mengatakan bahwa “tantangan Komisioner KPI adalah netralitas terhadap media”. Artinya, pernyataan itu bisa dibaca bahwa KPI mesti diperkuat posisinya sebagai “mediator”, bukan “regulator”. Kalau regulator diamanatkan menegakkan hukum, maka mediator diharapkan jadi juru runding. Tugas juru runding sederhana: menyiapkan arena bagi pihak yang bertikai (publik dengan industri TV) dan menjadi penonton yang apresiatif bagi kedua belah pihak. Kalau sekadar begitu, maka untuk apa Meutya mengimbau lagi? Bukankah KPI periode lalu sudah berhasil menunaikan peran sebagai juru runding tersebut? Lantas untuk apa alasan didirikannya KPI dan diongkosi dari APBN: untuk melindungi hak publik, atau melindungi hak industri? Meutya memang konsisten mengampanyekan hubungan lunak KPI dengan industri penyiaran. Saya ingat, tiga tahun lalu sebagai anggota Komisi 1 DPR Meutya juga duduk dalam fit and proper test untuk memilih komisioner KPI periode 2013-2016. Salah satu pertanyaan Meutya kepada para calon komisioner tersebut adalah “saya ingin bapak ibu menggambarkan hubungan ideal seperti apa antara KPI dan industri penyiaran (lihat video ini, terutama pada menit 2:34: http://bit.ly/2a4MEPN ). Fit and proper test 3 tahun lalu itu kita tahu hasilnya: melahirkan KPI yang terbukti berkinerja buruk dan dengan disiplin memainkan perannya sebagai mediator, bukan regulator.
# Sumber fb Roy Thaniago

Daftar Sekarang
scrolling=theme=1

Artikel Lainnya:

1. Cara Sukses Diusia Muda

2. 5 fitur Marketing yang dibutuhkan Toko Online

3. Seputar Program Affiliate

4. 7 Kesalahan Fatal Promosi Online

5. Usaha Sampingan Anti Rugi

6. E-book Tips Beasiswa Keluar Negeri

7. Right, Warant, dan Obligasi

8. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

9.Materi Kuliah Manajemen Keuangan: Saham dan Obligasi

10. Resume Manajemen Investasi Bab 1 dan 2 Buku Bodie


Daftar Sekarang

Firmansyah

Seorang bloger pemula yang sedang mengembangkan kemampuannya

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas