Bagitau.id, JAKARTA — Di tengah dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian, kesiapan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hak karyawan saat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau masa pensiun menjadi sorotan utama. Pengelolaan Dana Cadangan Pesangon yang terencana dinilai bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan fondasi stabilitas arus kas perusahaan.
Berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia, setiap perusahaan diwajibkan memberikan kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak kepada pekerja yang mengakhiri masa kerjanya. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak entitas bisnis yang mencadangkan kewajiban ini hanya sebagai catatan akuntansi (book reserve), tanpa menyisihkan dana likuid secara riil.
Menurut Budi Santoso, S.E., Ak., CA, Praktisi Keuangan Korporasi dan Konsultan Aktuaria di Jakarta, ketidaksiapan dana likuid dapat memicu krisis finansial mendadak saat terjadi gelombang pensiun massal atau restrukturisasi organisasi.
“Banyak perusahaan terjebak pada anggapan bahwa pencatatan liabilitas di neraca keuangan sudah cukup. Padahal, ketika kewajiban itu jatuh tempo bersamaan, perusahaan terpaksa menggerus modal kerja atau bahkan berutang jika tidak memiliki dana cadangan yang terpisah dan likuid,” ujar Budi saat ditemui dalam seminar tata kelola keuangan perusahaan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Budi menjelaskan, pengelolaan dana cadangan pesangon dapat dilakukan melalui beberapa instrumen yang aman dan terukur, seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Program Asuransi Jiwa Kumpulan yang dirancang khusus untuk pendanaan imbalan pascakerja. Selain menjamin ketersediaan dana saat dibutuhkan, skema ini juga memberikan efisiensi pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Senada dengan hal tersebut, Rina Maharani, M.M., Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) di salah satu perusahaan manufaktur berskala nasional, menegaskan bahwa kepastian dana pesangon berdampak langsung pada psikologis dan produktivitas karyawan.
“Ketika karyawan mengetahui bahwa hak masa depan mereka telah dicadangkan secara profesional di lembaga keuangan terpercaya, tingkat kepercayaan dan loyalitas mereka meningkat signifikan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial,” ungkap Rina.
Rina menambahkan, perusahaan idealnya mulai menyisihkan dana cadangan pesangon sejak awal karyawan berstatus tetap, dengan perhitungan aktuaria yang diperbarui setiap tahun guna menyesuaikan kenaikan upah serta masa kerja.
Dengan sinergi antara kepatuhan regulasi, perencanaan aktuaria yang akurat, dan penempatan dana pada instrumen yang tepat, dana cadangan pesangon diharapkan mampu menjadi bantalan keamanan finansial bagi perusahaan sekaligus jaminan kesejahteraan bagi pekerja di masa purnabakti. ***
